tol pemerintah negara otomotif
MANCANEGARA MOBIL PEMERINTAH SOSOK

Tarif Tol Trans Jawa Akan Direvisi

Rencana evaluasi tarif Tol Trans-Jawa, khususnya bagi non kendaraan pribadi atau kendaraan logistik, masih terus dibahas antara pemerintah dengan asosiasi jalan tol.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu siang, muncul gagasan untuk mengurangi tarif kendaraan logistik tanpa harus mengurangi target pendapatan badan usaha jalan tol (BUJT).

“Khusus logistik, jika dari BUJT bisa berhitung, Rp10.000, ada lima mobil yang masuk. Kenapa tidak bisa turun menjadi Rp5.000, dan 10 mobilnya. Pendapatan sama saja Rp50.000, tapi keuntungannya, kelihatan lebih ramai,” kata Basuki saat dijumpai di kantornya. Gagasan lain yang muncul yaitu dengan pemberian subsidi.

Namun, kedua gagasan tersebut masih belum diputuskan dan masih harus dibicarakan lagi mengenai untung rugi dari seluruh aspek bisnis serta investasi.

“Kata Presiden kita harus meng-kaji ulang lagi, karena terlalu banyak subsidi, bisa mengakibatkan distorsi,” jelas Basuki.

Meski demikian, Basuki mengatakan, sebagai regulator pihaknya harus melindungi kepentingan konsumen dan juga para investor yang telah menanamkan modalnya untuk pembangunan jalan tol. Dengan demikian, penurunan tarif Tol Trans-Jawa tidak bisa sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya kajian dan pertimbangan dari segala segi yang dapat saling menguntungkan.

“Ada perjanjian investasi. Kalau seperti Tol Suramadu, itu bisa diputuskan langsung, karena tidak ada investasi dari pihak lain,” tuntasnya.

Sumber : Otomotifnet dan Kompas